Gubernur Ali Mazi Buka Seminar Pemantapan Konsep Daerah Berciri Kepulauan

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 22:02 WIB
GUBERNUR Sultra sekaligus Ketua III Bidang Provinsi Daerah Kepulauan APPSI, H. Ali Mazi, SH., memberikan sambutanutan pada acara Pembukaan Seminar tentang Pemantapan Konsep Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan y (patitphoto)
GUBERNUR Sultra sekaligus Ketua III Bidang Provinsi Daerah Kepulauan APPSI, H. Ali Mazi, SH., memberikan sambutanutan pada acara Pembukaan Seminar tentang Pemantapan Konsep Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan y (patitphoto)

 

VIKTORYNEWS SULTRA - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar Seminar tentang Pemantapan Konsep Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang diselenggarakan oleh di Hotel Kendari, Kamis 4 Agustus 2022.     

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus Ketua III Bidang Provinsi Daerah Kepulauan APPSI, H. Ali Mazi, SH memberikan sambutan pada acara Pembukaan Seminar tentang Pemantapan Konsep Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.      

“Saya atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Sultra, menyampaikan Selamat Datang di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara kepada Ketua dan Anggota Dewan Pakar APPSI, para narasumber, para pejabat Pemda Anggota BKS Provinsi Kepulauan, dan segenap peserta seminar APPSI yang berasal dari luar Sulawesi Tenggara. Semoga selama berada di Sulawesi Tenggara, saudara-saudara sekalian mendapatkan kesan positif dan menyenangkan, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa,” kata Gubernur Ali Mazi.

Ali Mazi juga selaku Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Seminar APPSI, dengan tema Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Menurutnya, tema itu mengisyaratkan untuk tidak boleh menutup mata, bahwa hingga hari ini masih terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan. Sementara seperti yang diketahui, di daerah kepulauan terdapat begitu banyak Sumber Daya Alam, yang apabila dikelola dengan baik, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Berangkat dari hal itu, perlu diubah cara pandang tentang keberadaan Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan, sehingga dalam kebijakan terutama kebijakan anggaran, mempertimbangkan laut sebagai potensi, dan masyarakat yang hidup di pesisir dan kepulauan sebagai aset bangsa, yang wajib diberikan hak sama untuk maju dan sejahtera, agar benar-benar tercipta pemeratan pembangunan di seluruh wilayah NKRI,” ujar Gubernur Ali Mazi.

Jawaban untuk mewujudkan harapan pemerataan pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama, adalah Undang-Undang Daerah Kepulauan. Draft RUU Daerah Kepulauan yang merupakan hak inisiatif DPD RI sejak tahun 2020 telah masuk dalam prolegnas prioritas DPR RI. Tetapi sampai saat ini belum disahkan.

Hal itulah yang selama ini terus diperjuangkan oleh BKS Provinsi Kepulauan ini yang beranggotakan 8 provinsi (Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara, NTB, dan NTT), bersama-sama dengan DPD RI, dalam mendorong RUU tentang Daerah Kepulauan, agar segera dibahas dan disahkan, yang mana substansinya adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah Kepulauan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halaman:

Editor: Harun Setyawan

Tags

Terkini

Ali Mazi Buka MTQ ke-XXIX Provinsi

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:37 WIB

Pemprov Buru Pembangunan RS Jantung

Kamis, 4 Agustus 2022 | 05:36 WIB

50 Calon Paskibraka Sultra Jalani Pemusatan Latihan

Senin, 1 Agustus 2022 | 21:50 WIB
X