Serapan Anggaran Kategori Merah, Gubernur Sultra Minta OPD Berperan Aktif

- Senin, 27 Juni 2022 | 20:31 WIB
Gubernur Sultra Ali Mazi dalam arahannya dalam rapat Kordinasi dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2022. Rapat diselenggarakan di Hotel Claro Kota Kendari, Senin 27 Juni 2022 (patitphoto)
Gubernur Sultra Ali Mazi dalam arahannya dalam rapat Kordinasi dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2022. Rapat diselenggarakan di Hotel Claro Kota Kendari, Senin 27 Juni 2022 (patitphoto)

VIKTORYNEWS SULTRA - Berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran yang dilakukan secara nasional, Sulawesi Tenggara berada di urutan ke-23 dengan persentase 30,28 persen untuk Kategori Realisasi Pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia dan untuk realisasi belanja berada di urutan 18 dengan presentasi sebesar 21,89 persen.

“Dalam kategori tersebut Sultra masih berada di garis merah. Karena itu saya berharap kepada seluruh kepala OPD dapat berperan aktif dalam melakukan evaluasi dan pengendalian dalam penyerapan anggaran sebagai mana tertuang dalam APBD masing-masing,” harap Gubernur Sultra Ali Mazi dalam arahannya dalam rapat Kordinasi dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2022. Rapat diselenggarakan di Hotel Claro Kota Kendari, Senin 27 Juni 2022.

Rekapitulasi data terakhir per 25 Juni 2022 menunjukan realisasi APBD Provinsi Sultra mencapai 28,13 persen, Dimana, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki realisasi paling tinggi sebesar 75,04 persen, Badan Penghubung sebesar 52,88 persen, Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 51,20 persen, dan untuk realisasi terendah yaitu Dinas Kesehatan sebesar 13,34 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 15,10 persen, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 17,23 persen.

“Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, tugas kita adalah memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satunya mempercepat realisasi anggaran, dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” tambah Ali Mazi

Baca Juga: Pemprov Sultra Akui Realisasi APBD 2022 Masih Rendah

Untuk itu melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sultra telah dilaksanakan pengendalian melalui Sistem Aplikasi Elektronik, E-Pengendalian sesuai Pergub Nomor 45 Tahun 2021 dengan tujuan untuk membantu dalam mendukung Pengendalian Pembangunan Proyek Strategis Daerah, Peningkatan dan Perluasan Koordinasi, Peningkatan Efesiensi dan Efektifitas Kerja, serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Gubernur Ali Mazi mengimbau kepada setiap OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar melaporkan realisasi serapan anggaran dan progres fisik melalui Biro Administrasi Pembangunan untuk selanjutnya dilaporkan kepada gubernur.

“Sehingga tugas dan fungsi gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat memastikan semua progres serapan anggaran dan progres fisik berjalan sesuai dengan ketentuan,” kata politikus NasDem itu. *

 

Halaman:

Editor: Darmono Djunuhi

Terkini

Ali Mazi Buka MTQ ke-XXIX Provinsi

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:37 WIB

Pemprov Buru Pembangunan RS Jantung

Kamis, 4 Agustus 2022 | 05:36 WIB

50 Calon Paskibraka Sultra Jalani Pemusatan Latihan

Senin, 1 Agustus 2022 | 21:50 WIB
X