VIKTORYNEWS SULTRA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengakui jika serapan anggaran pada 25 Juni tahun 2022 masih rendah baru mencapai angka 28,13 persen.
Presentase realiasi anggaran tersebut berada pada urutan ke 12 dari 34 provinsi dengan realisasi terendah atau Sultra berada pada urutan ke 23 secara nasional. Hal ini terungkap pada acara Rapat Kordinasi dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2022 di Hotel Claro, Senin (27/6/2022) yang dibuka Gubernur Sultra H Ali Mazi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Prov. Sultra Basiran saat melaporkan capaian realisasi anggaran tahun 2022 menyoroti rendahnya serapan anggaran organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra.
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBD secara tepat waktu dan tepat sasaran dengan didukung oleh tertib administrasi yang baik, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara sistematis.
Baca Juga: Pemprov Sultra Kerjasama Dagang dan Investasi dengan Pemprov Jatim, Transaksi Capai Rp 75,5 Miliar
Dari sekian OPD lingkup Pemprov Sultra, hanya Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sultra yang serapan belanjanya masuk dalam kategori tinggi. Sementara, Dinas Kesehatan Sultra berada di posisi paling rendah.
Rendahnya realisasi anggaran masing-masing OPD, kata Basiran, disebabkan proses tender proyek yang bertambah lama. Perencanaan anggaran yang tidak tepat, hingga rasa was-was dalam mengatur belanja APBD menjadi penyebab serapan anggaran jauh di bawah target.
